Tak Mampu Bayar SPP, Siswa SMP PGRI 6 Surabaya Dikeluarkan

Komisi D menegaskan semua siswa sekolah di Surabaya tidak ada halangan untuk mengikuti Ujian Nasional, karena semua pembiayaan pendidikan telah ditanggung oleh pemerintah kota melalui dana Bopda. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono.

Kepada wartawan, Baktiono mengatakan, penegasan ini terkait dengan dilarangnya satu siswa SMP PGRI 6 mengikuti Unas. Sang siswa bahkan diharuskan drop out dari sekolah yang terletak di Bulak Rukem tersebut.

"Semua siswa harus ikut Unas, tidak ada halangan bahkan kalau itu terkait dengan biaya pendidikan. Semua biaya pendidikan sudah ditangani oleh Bopda, termasuk SMP PGRI 6 juga dapat," ujar Baktiono, Senin (07/03/2011).

Baktiono mengungkapkan, satu orang siswa SMP PGRI 6 telah dikeluarkan oleh sekolahnya karena tidak mampu membayar uang SPP selama tiga bulan. Sebab itu pula, siswa SMP PGRI 6 tersebut tidak bisa lagi mendapatkan haknya ikut Ujian Nasional pada bulan ini.

Alasan sekolah yang berada di Bulak Rukem tersebut, kata Baktiono tidak bisa diterima mengingat dipastikan sekolah yang bersangkutan juga menerima dana Bopda. Itu artinya, semua biaya pendidikan telah tercover, termasuk biaya Unas.

"Seharusnya kalau ada masalah dengan dana pendidikan sekolah, yang bersangkutan bisa minta bantuan Dinas Pendidikan secara langsung, ini malah siswanya dipecat," geramnya.

Untuk itu Baktiono meminta agar SMP PGRI 6 segera memulihkan hak siswa yang bersangkutan unutuk meneruskan sekolah dan mengikuti Ujian Nasional. Pihak Dinas Pendidikan, saat ini sedang menangani kasus tersebut dan Baktiono berharap masalahnya segera diselesaikan.[beritajatim.com]