Pemerintah pusat meminta panitia seleksi tidak memungut dana serupiah pun selama proses rekrutmen CPNS 2010. Makanya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) mewajibkan pemerintah daerah menyediakan anggarannya di APBD
Menurut Deputi bidang SDM Aparatur KemenPAN&RB Ramli Naibaho, kesiapan dana menjadi salah satu persyaratan penting proses rekrutmen. "Daerah tidak boleh hanya mengandalkan dana APBN, tapi anggaran dalam APBD-nya harus ada,” tukas Ramli. Kesiapan APBD juga disyaratkan untuk biaya belanja pegawai jika CPNS mulai kerja.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Flora Krisen mengaku, dalam APBD 2010 sudah ada alokasi dana untuk seluruh proses rekrutmen CPNS 2010. “Saya kurang hafal, tapi sudah tersedia di APBD,” kata Flora.
Demikian juga Pemkot Manado sudah jauh hari menyediakan dana proses rekrutmen itu dalam APBD 2010 senilai Rp420 juta. Jumlah ini naik dari Rp360 juta dari usulan awal. “Semua biaya rekrutmen ditanggung pemerintah, sesuai petunjuk MenPAN,” ujar Kepala BKDD Manado Hans Tinangon. Demikian juga gaji untuk 217 CPNS itu, sudah pasti akan ditampung dalam APBD 2011.
Kepala BKDD Sitaro Dantje Palar mengaku dana penerimaan CPNS sebanyak Rp200 juta sudah disiapkan Pemkab Sitaro di APBD 2010. “Jadi soal dana penerimaan CPNS tak ada masalah,” jamin Palar. Tak hanya itu soal gaji 286 CPNS baru yang akan diterima tahun ini juga sudah dirancang dalam APBD 2011.
Sekertaris BKDD Sangihe SS Maitulung dan Kepala BKDD Talaud Moddy Gumansalangi juga memberikan pengakuan senada. “Sekitar 100 juta lebih dana rekrutmen CPNS kita siapkan,” ujar Maitulung. Pihak BKD kabupaten/kota lain juga mengaku dalam APBD 2010 sudah ada anggaran rekrutmen karena sudah menjadi syarat.
Sebelumnya Ramli Naibaho memastikan petunjuk teknis (Juknis) seleksi CPNS 2010 dipastikan pertengahan Oktober atau pekan depan. Namun kesiapan daerah pula, terutama anggaran pegawai dan biaya rekrutmen, mempengaruhi cepat lambatnya Juknis turun.
Dia menambahkan, beberapa daerah yang telah mengajukan usulan untuk penerimaan CPNS, salah satunya Sulut. Atas pengajuan ini, Ramli menyatakan, pihaknya akan mengeluarkan Juknis pada pertengahan Oktober nanti. "Beberapa daerah, termasuk Sulut, sudah siap. Makanya Juknisnya pertengahan Oktober turun," ucapnya.
Data diperoleh, seluruh pemerintah daerah di Sulut: 15 kabupaten/kota bersama Pemprov Sulut telah mendapat jatah 3.455 orang. Jumlah ini merupakan kuota yang telah disetujui MenPAN&RB sejak pertengahan Agustus lalu. Demikian pula dengan formasi jabatannya, sudah disetujui MenPAN&RB.
Bagaimana dengan daerah yang belum siap? Menurut Ramli, pihaknya memberikan kesempatan pada pemerintah daerah hingga awal Desember. Sebab, akhir Desember proses perekrutan sudah harus selesai.
Sebagai persiapan rekrutmen, para Kepala BKD se-Sulut diundang ke Jakarta. Dijadwalkan Jumat (8/10), Kepala BKD akan membahas rincian formasi jabatan. Pertemuan ini untuk sebagai tindak lanjut surat edaran MenPAN&RB No UND/665/B.III/RB/9/2010 tertanggal 9 September 2010 yang ditandatangani Ramli Naibaho. “Inti pertemuan pada Jumat (8/10) pekan ini untuk membahas rincian jabatan formasi CPNS masing-masing kabupaten/ota se-Sulut,” ungkap Dantje Palar.
“Dari hasil pertemuan ini nantinya akan diserahkan ke MenPAN sebagai tindaklanjut penetapan jabatan formasi CPNS yang akan diterima di kabupaten/kota. Setelah hasil pembahasan ini diajukan ke MenPAN maka hasil formasi dan Juknisnya akan diserahkan,” timpal Kepala BKDD Mitra, Drs Robby Ngongoloy dan Kepala BKD Tomohon Drs Arody Tangkere.
sumber: www.mdopost.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar