Ratusan guru kontrak dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Aceh Barat menuntut diluluskan verifikasi data sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (PNS). Teriakan itu mereka aspirasikan di Kantor Bupati Aceh Barat, Ahad (17/10) hingga pukul 22.00 WIB. Demo dihiasi isak tangis kaum hawa.
Ialah tenaga pendidik dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Mereka mendesak tim verifikasi dan validasi data tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak mempersulit berkas pengajuan. Mereka tak sabar diangkat sebagai PNS.
"Kami sudah berbakti sejak 2005 namun hingga saat ini belum diangkat sebagai PNS, kami berharap tim dari BKN itu untuk menerima berkas yang telah kami siapkan," kata Koordinator aksi, Harun (32).
Didominasi kaum perempuan, massa berjanji terus beraksi sampai semua berkas yang telah diajukan diterima tim. Saat ini tim BKN berada di Meulaboh. Kepala Divisi Kampanye dan Pendidikan Publik Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Baharuddin Bahari, juga minta tim verifikasi dan validasi data tenaga honorer mengeliminasi tenaga honorer yang diduga fiktif.
"Hingga saat ini kami dan publik masih ragu terhadap keabsahan data yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada BKN," kata Bahari.
Bahari pun meragukan SK honorer yang terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2005. Itu dilampirkan tenaga honorer daerah yang dikenal dengan Tauhid Tasawuf.
"Dunia mencatat bencana gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004, mustahil ada orang yang mulai honor setelah enam hari setelah musibah itu, apalagi kondisi Aceh saat itu masih lumpuh," kata Bahari.
GeRAK Aceh Barat mendesak tim verifikasi dan validasi data honorer bekerja dengan teliti dan serius. Pun Bupati Aceh Barat, Ramli MS, seusai menemui ratusan guru kontrak berjanji memperjuangkan nasib ratusan guru kontrak.
"Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan ratusan bahkan ribuan tenaga honorer dan kontrak yang belum terdaftar di BKN," janji Ramli.
Ramli juga membatalkan SK pengangkatan CPNS jika ditemukan adanya tenaga honorer yang melakukan pemalsuan dokumen. "Saya komit akan menindak tegas dan membatalkan SK CPNS terhadap tenaga honorer yang melakukan penipuan," lanjut Ramli.
Ialah tenaga pendidik dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Mereka mendesak tim verifikasi dan validasi data tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak mempersulit berkas pengajuan. Mereka tak sabar diangkat sebagai PNS.
"Kami sudah berbakti sejak 2005 namun hingga saat ini belum diangkat sebagai PNS, kami berharap tim dari BKN itu untuk menerima berkas yang telah kami siapkan," kata Koordinator aksi, Harun (32).
Didominasi kaum perempuan, massa berjanji terus beraksi sampai semua berkas yang telah diajukan diterima tim. Saat ini tim BKN berada di Meulaboh. Kepala Divisi Kampanye dan Pendidikan Publik Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Baharuddin Bahari, juga minta tim verifikasi dan validasi data tenaga honorer mengeliminasi tenaga honorer yang diduga fiktif.
"Hingga saat ini kami dan publik masih ragu terhadap keabsahan data yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada BKN," kata Bahari.
Bahari pun meragukan SK honorer yang terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2005. Itu dilampirkan tenaga honorer daerah yang dikenal dengan Tauhid Tasawuf.
"Dunia mencatat bencana gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004, mustahil ada orang yang mulai honor setelah enam hari setelah musibah itu, apalagi kondisi Aceh saat itu masih lumpuh," kata Bahari.
GeRAK Aceh Barat mendesak tim verifikasi dan validasi data honorer bekerja dengan teliti dan serius. Pun Bupati Aceh Barat, Ramli MS, seusai menemui ratusan guru kontrak berjanji memperjuangkan nasib ratusan guru kontrak.
"Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan ratusan bahkan ribuan tenaga honorer dan kontrak yang belum terdaftar di BKN," janji Ramli.
Ramli juga membatalkan SK pengangkatan CPNS jika ditemukan adanya tenaga honorer yang melakukan pemalsuan dokumen. "Saya komit akan menindak tegas dan membatalkan SK CPNS terhadap tenaga honorer yang melakukan penipuan," lanjut Ramli.
(Ant/http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/10/18/31758/Ratusan-Guru-Teriakkan-Status-PNS).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar