Rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang sedang digodok Pemkab Kobar diharapkan untuk mengutamakan pencari kerja (pencaker) lokal atau putra daerah demi mengurangi permasalahan sosial.
Sekretaris Komisi A DPRD Kobar Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ahmadi Riansyah menekankan jika ini dilakukan akan memiliki multiplayer effect yang luas. "Kita mendesak pemerintah untuk mengutamakan putra daerah atau pelamar dari lokal. Karena manfaatnya besar demi Kobar ini sendiri di masa mendatang," tegas Ahmadi, kemarin (17/10).
Ahmadi menjelaskan bahwa bila saja putra daerah atau pencaker Kobar diakomodasi dan diutamakan dalam proses rekrutmen akan memberikan manfaat besar, salah satunya demi mengurangi pengangguran.
Dengan mengurangi pengangguran, berarti akan mengurangi pula angka kemiskinan dan dari sudut pandang, ekonomi pun akan kian menurunkan tingkat inflasi setiap tahunnya. Kemudian, dia, meyakini putra daerah atau pencaker lokal akan lebih memiliki loyalitas dalam memajukan daerah dan benar-benar menunjukkan totalitasnya mengisi pembangunan.
"Kalau putra daerah atau pencaker lokal itu otomatis tidak akan mengajukan usul pindah atau mutasi ke daerah lain. Karena kampung halamannya dan keluarganya ada di daerahnya sendiri. Itu salah satu manfaatnya juga," ujarnya.
Dia menekankan agar belajar dari pengalaman yang sudah-sudah bahwa adanya tren usul pindah dari sejumlah CPNS yang telah diterima melalui rekrutmen hanya dengan alasan atau argumentasi klasik. Berbagai argumentasi atau alasan klasik yang kerap mengemuka dalam usulan pindah yang diajukan, kepada kepala daerah atau yang disodorkan di meja bupati yaitu hanya ingin ikut suami maupun berkumpul dengan keluarga di luar daerah.
"Dengan mengutamakan putra daerah atau pencaker lokal tadi, nantinya tidak ada lagi masalah bagi Kobar yang kekurangan tenaga pegawai atau abdi negara. Ini penting, rekrutmen itu perlu biaya. Kita tidak mau dirugikan lagi, apalagi masyarakat yang butuh pelayanan publik," tegasnya lagi.
Contoh soal, kata Ahmadi, dalam beberapa kasus di daerah pelosok, kadang-kadang muncul keluhan dari warga masyarakat yang tidak terlayani di bidang kesehatan maupun ketiadaan dan bahkan kekosongan proses belajar-mengajar hanya lantaran tenaga medis maupun para guru yang tidak ngantor di tempatnya yang semestinya berkerja menjalankan kewajiban, mengingat telah digaji dari uang rakyat. (Sumber: Radar Sampit, 18 Oktober 2010)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar