Sedikitnya 202 guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, terancam tidak akan terekrut menjadi calon pegawai negeri sipil.
"Mereka tidak memenuhi persyaratan untuk didata sebagai tenaga honorer, sebagaimana ketentuan pendataan yang disampaikan pemerintah pusat," kata Kepala Bidang Ketenagaan Disdik Pamekasan Achmad Nawawi, Rabu 20 Oktober 2010.
Ia menjelaskan, dari sebanyak 1002 orang GTT dan PTT yang bekerja di bawah naungan Disdik Pamekasan seperti di sejumlah pendidikan negeri dan cabang dinas, hanya 800 orang yang memenuhi ketentuan. Sedang 202 sisanya tidak.
Kata Achmad Nawawi, ada beberapa hal yang membuat mereka tidak bisa masuk dalam pendataan sebagai tenaga honorer sebagaimana ketentuan yang telah disampaikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera.
Antara lain adalah masa kerja yang terlalu singkat, serta ada pula yang karena faktor ijazah yang belum keluar, karena yang bersangkutan masih belum selesai menempuh pendidikan.
"Jadi itu yang membuat mereka terancam gagal untuk masuk sebagai `data base` rekrutmen CPNS," katanya menjelaskan.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Pamekasan Lukman Hedi Mahdia, kuota rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2010 di lingkungan Pemkab Pamekasan, Madura, tahun ini sebanyak 217 orang.
Jumlah kuota rekrutmen CPNS kali ini lebih sedikit dibandingkan kuota rekrutmen CPNS tahun lalu. Sebab, ketika itu kuota rekrutmen CPNS mencapai 316 orang.
"Formasi untuk tenaga pendidikan sebanyak 98 orang, tenaga kesehatan 65 orang, dan tenaga teknis lainnya sebanyak 54 orang," terang Lukman Hedi Mahdia.
Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu ketentuan lebih lanjut, kapan tes pelaksanaan rekrutmen CPNS di lingkungan Pemkab Pamekasan itu akan digelar, termasuk teknik pelaksanaan.
Sesuai rencana, pelaksanaan test CPNS nantinya akan difasilitasi oleh Pemprov Jatim dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya kebocoran soal.
Selanjutnya, Kepala BKD Lukman Hedi Mahdia meminta, agar warga hendaknya berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang sering terjadi pada pelaksanaan rekrutmen CPNS, seperti pungutan berupa uang yang dilakukan oleh oknum tertentu.
"Pelaksanaan rekrutmen CPNS ini akan berlangsung transparan sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta. Jadi kalau ada orang datang meminta sejumlah uang dan berjanji bisa membantu masuk sebagai CPNS itu tidak benar," katanya menegaskan.
Lukman lebih lanjut meminta masyarakat hendaknya melaporkan secara langsung ke kantor BKD Pamekasan jika ditemukan adanya oknum yang mengaku sebagai suruhan pejabat tertentu dari lingkungan Pemkab Pamekasan, dan menyatakan bisa membantu menjadikan CPNS melalui jalur khusus sebagaimana pernah terjadi di Pamekasan. (ant)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar