Pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mendatang, Pemko Sibolga dan Pemkab Tapteng diminta lebih memprioritaskan putra daerah dalam penerimaan CPNS tahun 2010 mendatang.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Forum Sarjana Perintis, Penggerak dan Pemerhati Pembangunan (FORSA P4) Sibolga-Tapteng, Hendra S Hutagalung di Pandan, Senin 11 Oktober 2010.
Hendra Hutagalung, alumni SMAN 1 Plus Matauli Pandan ini menyampaikan, bahwasanya selama ini pemerintah kedua daerah terlihat seakan tidak peduli terhadap nasib para putra daerah, khususnya yang sudah menamatkan sarjananya diberbagai daerah
Sejak dimulainya penerimaan CPNS pada 1999 lalu, Pemko Sibolga dan Pemkab Tapteng terlihat lebih banyak menerima para pelamar dari luar daerah, sehingga para sarjana putra daerah kebanyakan menjadi pengangguran. "Selama ini CPNS yang diterima di Pemko Sibolga dan Pemkab Tapteng kebanyakan orang luar daerah, sementara putra daerah kebanyakan hanya menjadi penonton di rumah sendiri.
Akibatnya jumlah penggangguran di kedua daerah cenderung bertambah. Bayangkan saja, putra-putri asal Sibolga Tapteng yang menjadi sarjana berkisar lebih dari 500 orang per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 150 orang saja yang akhirnya diterima menjadi CPNS dipemerintahan kedua daerah. Padahal setiap tahunnya pemerintah kedua daerah menerima lebih dari 400 orang CPNS, berarti hanya sekitar 35 persen putra daerah saja yang diterima menjadi CPNS, sedangkan lebihnya merupakan orang luar daerah," jelasnya.
Dia mengatakan, selain menambah pengangguran, kecenderungan pemerintah kedua daerah ini memilih orang luar daerah, akan menimbulkan krisis sumberdaya manusia dan sumberdaya kepemimpinan di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah pada masa yang akan datang.
"Ini sudah terjadi pada kedua daerah ini, baik di Pemko Sibolga maupun Pemkab Tapteng, berapa persen pimpinan SKPD nya yang merupakan putra daerah Sibolga Tapteng, mungkin tidak sampai 20 persen. Bahkan karena kurangnya SDM di kedua daerah ini, pemerintah daerah seringkali mengimpor orang dari luar daerah untuk menjadi pimpinan SKPD di sini. Ini terjadi karena dari dulu hingga sekarang, mayoritas yang diterima menjadi PNS itu adalah orang luar. Atau dengan kata lain, selama ini putra daerah dijajah oleh orang luar daerah di rumahnya sendiri. Dan ini tak bisa dibiarkan terus menerus terjadi," tegas alumni Fakultas Hukum Universitas Riau ini.
Hendra menambahkan bahwa sudah saatnya pemerintah kedua daerah memprioritaskan putra daerah dalam penerimaan CPNS pada tahun 2010 ini. "Pemerintah Sibolga dan Tapteng seharusnya mengalokasikan minimal 80 persen dari jumlah CPNS yang diterima dari putra daerah. Bayangkan saja, kalau dari 400 orang CPNS yang diterima kedua daerah setiap tahun, 350 adalah putra daerah, dalam sepuluh tahun, ada 3.500 orang akan terhindar dari penggangguran. (eksposnews.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar