Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LD FEUI), akan menyerahkan dokumen hasil akhir seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dan tujuh kabupaten/kota yang bekerjasama dengan LD FEUI. Penyerahan akan berlangsung di Kota Padang, Sabtu, (19/12).
"Proses rekrutmen penentuan kelulusan akhir bagi CPNS Provinsi Sumbar dan tujuh kabupaten/kota yang dipercayakan kepada kita, telah rampung. Besok, seluruh dokumen hasil ini akan diserahkan ke Gubernur Sumatera Barat dan tujuh kabupaten/kota," ujar Kepala LD FEUI, Dr Sonni Harry B Harmady, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (17/12).
Sebelum penyerahan dokumen tersebut di atas, lanjut Sonni, pada Rabu (15/12), pihak LD FEUI telah melakukan rapat koordinasi terakhir dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi dan tujuh BKD kabupaten/kota, serta disaksikan oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumbar, Zulkifli Jaelani.
"Substansi pertemuan tersebut membahas nomor-nomor peserta mana saja yang lulus, dan sekaligus meneliti seluruh dokumen peserta. Validasi terhadap seluruh nomor peserta dan dokumennya dilakukan secara bersama-sama, disaksikan oleh Direktur III Bidang Pengendalian Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Ulida L Toruan," jelas Sonni.
Ditanya mengenai berbagai kejanggalan dari keseluruhan dokumen peserta ujian CPNS yang diteliti keabsahannya, Sonni mengatakan ada puluhan dokumen terindikasi janggal. "Lebih-kurang, semacam praktek joki. Dan itu terpaksa kami singkirkan, karena proses rekrutmen CPNS merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang mempertaruhkan masa depan bangsa," tegas Sonni.
Selain itu, Sonni juga mengungkap gagalnya sekitar 12 kabupaten dan kota di Sumbar bekerjasama dengan LD FEUI, dalam hal seleksi CPNS tahun 2010 ini. "Secara umum dapat saya katakan, kerjasama itu gagal, karena kami melihat adanya sinyal dari sejumlah 12 kabupaten dan kota itu untuk mengintervensi proses dan independensi LD FEUI dalam bekerja," imbuhnya.
Sebelumnya, saat menyaksikan proses pengolahan data tes CPNS di kampus FEUI Depok, Rabu (15/12), Direktur III BKN Ulida L Toruan mengatakan, salah satu syarat keberhasilan program reformasi birokrasi, adalah proses seleksi CPNS yang bersih dan transparan. "Proses pengolahan data tes CPNS yang dilakukan LD FEUI cukup baik, transparan dan bebas KKN," katanya.
Sungguhpun demikian, Ulida juga mengritisi kerjasama pemda dengan LD FEUI tersebut, karena tidak melibatkan BKN dari awal. "Sesuai dengan tugasnya, BKN mestinya diberitahu dari awal," kata Ulida pula.
Menyikapi berbagai temuan kejanggalan dalam proses penerimaan CPNS di Sumbar, antara lain adanya nama yang lulus tapi tidak mengikuti ujian, serta ada satu peserta yang dinyatakan lulus di banyak tempat - sebagaimana diberitakan media di Padang - Ulida mengatakan pihaknya hingga kini tidak mengetahui kejadian tersebut. "Saya tidak baca koran daerah, dan andai itu terjadi, kami hanya akan merespon laporan dari BKD setempat. Kalau laporan resminya tidak ada, kami juga menganggap tidak ada masalah," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Zulkifli Jaelani menambahkan, memasuki proses akhir rekrutmen CPNS, pihak Pemprov Sumbar masih mengajukan tambahan dana sebesar Rp 600 juta lagi. "Tapi setelah kami mengecek langsung nilai kontrak dengan LD FEUI, tampaknya tidak perlu tambahan biaya lagi. DPRD berpandangan, anggaran senilai Rp 2,4 juta untuk setiap peserta itu, sesungguhnya sudah lebih dari cukup, dan BKD provinsi tidak perlu menyiasati lagi untuk tambahan dana," pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, selain Pemprov Sumbar, sebanyak tujuh kabupaten dan kota yang bekerjasama dengan LD FEUI, masing-masing adalah Kabupaten Agam, Sijunjung, Dharmasraya, Kota Sawahlunto, Payakumbuh, Bukittinggi, serta Padang Panjang. Sedangkan 12 kota dan kabupaten lainnya, sudah terlebih dahulu bekerjasama dengan UI, tapi tidak dengan Lembaga Demografi FEUI. (fas/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar